Thursday, May 15, 2014

Hapus UN, Lenyapkan Monster Pendidikan

Posted by with No comments
Pendidikan adalah hak semua warga negara. Tercermin dalam pasal 31 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Melalui pendidikan yang berkualitas maka akan muncul generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia yang diharapkan mampu membuat Indonesia lebih baik lagi di masa depan.

Indonesia adalah negara yang menganut pemerintah desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Artinya pemerintah menyerahkan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Melalui otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat bersaing sesuai prinsip demokrasi sehingga penyamarataan keadilan berdasarkan potensi dan keragaman daerah di NKRI dapat berjalan dengan baik. 




Namun dalam pelaksanaannya ternyata daerah-daerah otonom tidak dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh pemerintah pusat. Terutama dalam hal pembiayaan. Daerah otonom tidak bisa mengandalkan pajak daerah saja untuk pemasukan kas daerah. Oleh karena itu harus adanya sinergi yang jelas dan kokoh antara keduanya sehingga negara bisa berjalan dengan baik.

Sebagaimana halnya kesehatan, pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Atas alasan tersebut beberapa tahun lalu pemerintah pusat membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yang diharapkan mampu membuat pendidikan di Indonesia merata dan menyeluruh. Kebijakan tersebut kita kenal dengan nama Ujian Nasional (UN).

Ujian Nasional (UN) sejak awal pelaksanaannya sudah mengandung pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya para guru dan siswa yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Tetapi juga sejumlah pengamat politik dan pendidikan. Bagi mereka, Ujian Nasional (UN) sangatlah tidak efektif untuk mengukur kemampuan siswa secara keseluruhan. Sebagian mereka yang pro UN menganggap langkah pemerintah tersebut sudah tepat. Pemerintah bergeming dengan tetap melaksanakan UN.

Ujian Nasional (UN) pada dasarnya memang ditujukan untuk mengukur dan membandingkan kemampuan siswa di masing-masing daerah. Itu adalah langkah yang bijak. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui daerah mana yang mutu pendidikannya harus ditingkatkan lagi. Namun, permasalahan yang  timbul di kemudian hari apabila pemerintah menerapkan standardisasi nilai UN ditengah mutu pendidikan yang masih dilanda ketimpangan.

Tahun 2004 merupakan malapetaka bagi sejumlah besar siswa kelas akhir yang mengikuti UN.  Saat itu pemerintah menetapkan standardisasi nilai UN untuk pertama kalinya sebesar 4,00.  Para pelajar itu diharuskan untuk memiliki nilai minimal 4,01 pada masing-masing mata pelajaran yang diujikan untuk bisa lulus. Angka kelulusan pada tahun itu mencapai 71,55 persen. Siswa yang tidak lulus mencapai hampir 30%. Kebanyakan siswa yang tidak lulus itu berasal dari wilayah-wilayah rawan konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Maluku.

Menghadapi fakta menyedihkan seperti itu, pemerintah tetap “tebal muka”. Sentralisasi Ujian Nasional tanpa mempertimbangkan aspek mutu pendidikan di daerah terus berlanjut. Dan memang tahun-tahun selanjutnya angka kelulusan terus merangkak naik. Pemerintah seakan bangga dengan rekor tersebut. Seakan-akan kinerjanya berhasil untuk melakukan penyamarataan pendidikan di Indonesia.

Tahun-tahun selanjutnya, Ujian Nasional menjelma menjadi monster bertaring yang sungguh menakutkan bagi seluruh guru, orangtua dan siswa. Sebagai guru, mereka khawatir anak didik mereka tidak lulus UN sehingga berdampak pada reputasi sekolah. Sementara bagi siswa dan orangtua, tidak lulus UN berarti hal yang sangat memalukan. Harga diri jatuh karena dianggap bodoh sehingga tidak lulus.

Berbagai tekanan secara mental tersebutmembuat siswa merasa dilanda kecemasan yang berlebihan dalam menghadapi UN. Akibatnya perilaku curang pun tak dapat dihindari. Telah menjadi rahasia umum bahwa kebocoran jawaban naskah UN seringkali terjadi. Tak jarang, guru dan kepala sekolah turut andil di dalamnya. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah masih menutup mata, hati dan telinga terhadap kasus yang mencoreng pendidikan di indonesia. Akibatnya pendidikan hanya berjalan di tempat, sementara siswa terus-terusan dijadikan kelinci percobaan.

Tahun ini, pemerintah mengupayakan terobosan baru bagi Ujian Nasional. Untuk mencegah praktik kecurangan, pemerintah pusat menerapkan sistem 20 paket untuk satu kelas. Artinya satu siswa mendapat satu paket soal sehingga diharapkan siswa bisa fokus dengan soalnya sendiri. Lebih dari 600 milyar Rupiah dikucurkan untuk proyek UN sistem baru tersebut. Namun hasilnya justru lebih mengecewakan.


Ujian Nasional 2013 disebut-sebut sebagai ujian nasional yang terparah dalam sejarah UN. Penyelenggaraan UN tidak bisa dilakukan secara serentak di 11 Provinsi di Indonesia. Beberapa sekolah bahkan mengadakan UN pada siang dan malam hari. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian moril dan materiil yang lagi-lagi menimpa siswa sebagai peserta UN. Bahkan, pengelolaan tender yang tidak maksimal mengakibatkan kualitas kertas soal dan LJK UN juga tidak maksimal. Berakibat seorang siswa di salah satu SMU di Palembang terpaksa menyelenggarakan UN ulangan pada siang hari di Universitas Sriwijaya dikarenakan kertasnya bolong. Bahkan seorang siswi di Medan terserang stroke pada malam sebelum UN dikarenakan akumulasi kecemasan terhadap UN.

Kecarutmarutan pelaksanaan UN 2013 tentunya menimbulkan keprihatinan. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah menghapus Ujian Nasional dari kurikulum pendidikan. Standardisasi UN tidak efektif untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Malah sebaliknya, UN hanya menghabiskan sejumlah besar uang negara yang ujung-ujungnya dapat dikaitkan dengan tindakan korup yang menguntungkan pribadi pejabat pemerintahan



Langkah kedua yang harus dilakukan adalah desentralisasi pendidikan. Pemerintah harus melakukan penyerahan sistem pendidikan kepada daerah untuk selanjutnya daerah menyerahkan sepenuhnya standardisasi nilai kepada sekolah dan guru. Terutama dalam hal pengadaan soal dan pendistribusiannya. Dengan begitu diharapkan kisruh yang selama ini melanda setiap pelaksanaan ujian nasional dapat diminimalisir. Bagaimanapun daerah mengetahui potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Sementara sekolah dan guru mengetahui benar potensi dan kebutuhan murid-muridnya.



Jika guru dan sekolah memegang peranan standardisasi UN, maka pemerintah hanya perlu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada guru dan pihak sekolah. Tentunya hal ini lebih menghemat uang negara dan mampu mencerdaskan bangsa. Guru yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang berkualitas pula.


Selama ini sistem pendidikan hanya dipusatkan di daerah Pulau Jawa. Tercermin dari buku-buku pegangan siswa di sekolah yang lebih banyak berorientasi pada geografi dan masalah-masalah sosial yang terjadi di pusat negara yaitu di Pulau Jawa. Padahal geografi dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masing-masing daerah tidaklah sama. Akibatnya siswa menjadi bingung dalam mengaplikasikan ilmu mereka di daerah sehingga para pencari kerja lebih banyak yang merantau ke daerah Jawa. Pulau Jawa pun menjadi pulau terpadat di Indonesia. 

Dengan pemerintah menyerahkan sepenuhnya pendidikan pada daerah masing-masing, maka daerah bisa menyesuaikan pelajaran sekolah dengan kearifan lokal masing-masing. Siswa pun lebih mudah mencerna materi yang disampaikan. Percetakan-percetakan buku daerah yang mati suri selama ini bisa dihidupkan kembali. Sehingga tidak hanya kekisruhan ujian nasional yang bisa diatasi, tetapi perekonomian daerah juga bisa ditingkatkan lagi.
UN lewat standardisasi nilai hanya akan menganggu bangsa Indonesia. Selain merampas hak guru sebagai penentu kelulusan, Ujian Nasional juga membuat para generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang penuh dengan kebohongan. Lulus dengan mengharapkan bocoran soal. Selain itu nama baik guru juga tercoreng karena negara bersikap apatis atau tidak percaya bahwa guru memahami potensi siswanya. Menghapus UN berarti juga melenyapkan monster bertaring yang selama ini menganggu pendidikan di Negara Indonesia.    

Comments
0 Comments

0 komentar :

Post a Comment

Sharing is caring ! Give your comment here please :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...